BPJS Bantah Pelayanan Online Persulit Masyarakat

Tapaktuan, haba RAKYAT

 

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan membantah jika aplikasi online yang telah diterapkan itu dapat mempersulit pelayanan terhadap masyarakat atau pasien jaminan kesehatan nasional (JKN).

Bantahan tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cab. Tapaktuan, dr Neni melalui Kabid PMP Teuku Mirza, S. Farm. Apt kepada  wartawan di Tapaktuan, Selasa, (22/5/2018).

“Justru melalui aplikasi online akan lebih menyederhanakan pelayanan, karena pasien akan terdata secara konfrehensif dengan pelayan primer care (P-Care) yang diberlakukan dengan  standar nasional,” kata Teuku Mirza.

Turut didampingi Kabid PMR dr. Rizky Islami dan Bagian Humas Teuku Fauzansyah, Teuku Mirza menjelaskan, sistem aplikasi on-line itu tidak mutlak harus diberlakukan ketika terjadi hal-hal yang bersifat non tehnis.

“Seperti adanya gangguan aliran listrik, jaringan internet, kerusakan perangkat dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,
sistem pelayanan JKN yang diberlakukan BPJS Kesehatan di Aceh Selatan, belakangan ini, dilaporkan,  menyulitkan masyarakat.

Pasalnya, setiap pasien yang hendak dirujuk dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) ke BLUD RSU dr H Yuliddin Away Tapaktuan, terlebih dahulu harus didaftarkan melalui aplikasi online BPJS Kesehatan.

Seperti dilaporkan, salah seorang pasien yang diagnosa dokter dalam kondisi lemah, baru dapat dirujuk ke BLUD RSUD dr H Yuliddin Away Tapaktuan setelah lebih dari empat jam lamanya diterlantarkan di Puskesmas Kluet Selatan.

Kepala Puskesmas Kluet Selatan Hj Wirna mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mengabaikan pelayanan kepada pasien termasuk untuk merujuk ke RSUD, tetapi karena sistem pelayanan sekarang harus melalui aplikasi on-line BPJS.

“Kalau tidak kita daftar di online, tidak bisa kita rujuk karena tidak akan dilayani juga, begitu peraturan BPJS,” katanya.

Menanggapi hal itu, Mirza menyatakan, tentang rujukan terhadap pasien tidak serta merta harus dikeluarkan oleh  Puskesmas, karena terlebih dahulu  harus melalui tindakan observasi dokter.

“Diagnosa dokter yang mengharuskan dikeluarkannya surat rujukan, bukan karena permintaan pasien maupun pihak keluarga,” katanya.

Disebutkan, faskes tingkat pertama dapat membuat rujukan secara manual dengan ditanda tangani oleh kepala Puskesmas bersangkutan.

“Akan tetapi, pihak Puskesmas harus mendaftarkan kembali pasien bersangkutan  melalui aplikasi online,” sebutnya.

Karena, sistem pelayanan dan prosedur penanganan pasien JKN berdasarkan peraturan pemerintah,  sudah disosilalisasikan kepada pihak penyelenggara termasuk kepala Puskesmas, operator online dan masyarakat.

Akan tetapi belum mampu dilaksanakan di lapangan sebagaimana yang diharapkan, sehingga sosialiasasi akan terus dilakukan secara kontinyu.

“Program  sosialisasi menjadi penting dan akan terus dilakukan, kendati selama ini sudah terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (Ran/hR)