Kejari Aceh Selatan Awasi Kegiatan Disdagperinkop dan UKM

Tapaktuan, haba RAKYAT

 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan akan melakukan pengawasan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagperinkop-UKM) Kabupaten Aceh Selatan.

Hal itu tertuang dalam nota kesepakatan bersama (MoU) antara Kejari dengan Disdagperinkop-UKM tentang Permasalahan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PBPTUN), yang ditangani bersama di ruang rapat Kejari Aceh Selatan, jalan Nyak Adam Kamil, Tapaktuan, Selasa (8/05/2018).

Kajari Aceh Selatan Munif SH MH menyebutkan, lahirnya program TP4D di pusat dan di daerah yakni menurunnya penyerapan anggaran pembangunan di pusat maupun daerah disebabkan oleh kekhawatiran para pengguna anggaran terhadap stigma kriminalisasi.

“Atas kekhawatiran tersebut kemudian lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 dan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015,” sebutnya.

Oleh sebab itu, lanjut Kajari, instruksi presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan membentuk TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah)

Fungsi TP4D berupa pengawalan, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif, serta melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah baik pusat dan daerah.

“Meliputi juga BUMN dan BUMD guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan dengan harapan  pembangunan yang tengah dilaksanakan bisa berjalan secara efektif dan optimal,” paparnya.

Bukan berarti mencari-cari kesalahan, tetapi untuk mengurangi, mencegah penyimpangan uang negara. Pendatanganan MoU dengan Disdagperinkop ini merupakan langkah awal koordinasi sebagai bentuk pengawasan.

“Kami hanya mendampingi dan memonitor pelaksanaan kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sampai tuntas dan tanpa pelanggaran hukum tentunya (preventif). Tetapi kalau sudah diingatkan dan diawasi masih ada yang berani bandel ya hukum tetap kita tegakkan,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disdagperinkop-UKM Aceh Selatan, Mualimin SE menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan serta kesepakatan yang dilakukan Tim TP4D Kejari Aceh Selatan dengan Instansi yang dipimpinnya.

“Dengan Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan sentra IKM yang bersih, aman serta tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 ini Disdagperinkop-UKM Aceh Selatan akan melaksanakan kegiatan pembangunan Sentra IKM tahap I di Gampong Aron Tunggai, Kecamatan Meukek dengan anggaran Rp 10 milyar lebih yang bersumber dari dana alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.

“Dengan dilaksanakan penandatanganan MoU pada hari ini, kami mengharapkan dalam pelaksanaan pembangunan Sentra IKM Tahap I yang akan dilaksanakan tersebut dapat terjalin koordinasi serta sinergi yang baik antara kami selaku pelaksana kegiatan dengan Kejari Aceh Selatan selaku TP4D,” harapnya.

Sehingga, tambahnya, agar   pembangunan sentra IKM yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan industri daerah khususnya Aceh Selatan secara berkelanjutan guna memajukan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. (Ran/hR)