Rakor Singkronisasi dan Sinergi Program Pembangunan se- Aceh
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh dan 
Pemka Aceh Timur gelar Rakor Singkronisasi dan Sinergi Program Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh
di gedung serbaguna Setdakab Aceh Timur,Kamis, (3/5). Foto : Eddy/hR.

Aceh Timur, haba RAKYAT

 

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh dan Pemka Aceh Timur gelar Rakor Singkronisasi dan Sinergi Program Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh di gedung serbaguna Setdakab Aceh Timur,Kamis, (3/5).

Kepala Biro Adm. Pemerintahan Setda Prov. Aceh, Drs. Surya Rayendra, acara ini diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Kegitan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh dan pada tahun ini Kabupaten Aceh Timur telah ditetapkan sebagai tuan rumah hasil rekomendasi pada rakor tahun 2017 yang telah dilaksanakan di kota Tapaktuan Aceh Selatan.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh para Sekretaris Bappeda, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, para Kabag Administrasi Pembangunan dan Kasubbag yang menangani Pelaporan.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk persamaan persepsi khususnya di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan sehingga program-program pembangunan yang akan direncanakan di tahun 2019 akan bersinergi dengan program pembangunan pemerintah provinsi.

Serta melalui kegiatan ini juga akan diperjelas tentang tata cara perencanaan penganggaran dalam penyusunan RAPBK baik dari sumber Dana OTSUS, DAK, APBK serta APBN, dengan tingkat kewenangan, prioritas pembangunan, dan standar pelayanan minimal, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan serta dapat difungsikan (fungsional dan tuntas dalam pelaksanaannya) serta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaporan yang diwajibkan kepada Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi baik itu merupakan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sumber dana  Otonomi Khusus, APBK, DAK maupun Tugas Pembantuan yang nantinya laporan tersebut akan terpadu melalui Bappeda, Badan Pengelola Keuangan  dan Bagian Administrasi Pembangunan pada Kabupaten Kota masing-masing.

Terkait dengan penyampaian Pelaporan, untuk tahun ini Gubernur Aceh memberikan apresiasi atas peran aktif kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk piagam penghargaan dengan penilaian ketepatan waktu, tatacara penyampaian laporan, tepat guna dan tepat mutu pelaporan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP dalam sambutannya mengatakan kita semua berharap dalam acara rapat ini kita bisa menyatukan persepsi terkait pembangunan daerah, agar program yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh damn pemerintah Kabupaten/Kota bisa saling mendukung demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat .

Sekaligus kita bisa meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan menuju Aceh hebat.

Oleh karena itu tujuan dari rapat Koordinasi ini adalah untuk menjaga agar semangat otonomi daerah berjalan secara tepat, efektif dan berdayaguna sekaligus bertujuan agar otonomi tidak disalahartikan sebagai pemisah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dan harapan inilah yang ingin kita capai, artinya program yang dirancang pemerintah tingkat Provinsi harus sejalan dengan program yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kekuatan yang bersinergi ini bisa menyatu dan menjadi kekuatan yang tangguh sehingga langkah kita untuk mencapai sasaran pembangunan akan mudah tercapai” pungkasnya.

Acara ini dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Aceh DR. Taqwallah, M. Kes. Dalam acara ini juga diberikan piagam penghargaan kepada Kabupaten/Kota terbaik penghargaan penyampain laporan APBK terbaik tercepat dan terakurat Se provinsi Aceh yang diraih oleh Kabupaten Bireun, Aceh Utara, Pidie jaya, Aceh Barat Daya dan Aceh Barat.

Acara yang dihadiri oleh 100 orang perwakilan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh ini menghadirkan pemateri pokok pembahasan yang berasal dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Inspektur jendral Kemendagri, BAPPEDA dan Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Aceh. (Eddy/hR)

Don`t copy text!