DPMGP4 Serahkan DD 2019 Secara Simbolis

Bupati serahkan Dana desa secara simbolis kepada 10 desa dalam Kabupaten Nagan Raya di halaman DPGMP4 Suka Makmue. (foto/hR/sukma).

Nagan Raya – haba RAKYAT.

Pemkab Nagan Raya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong ,Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan perempuan  (DPMGP4) menyerahkan Dana desa 2019 secara simbolis 10 dalam per kecamatan, hal itu dilakukan dalam kegiatan rapat koordinasi pengendalian dana desa yang berlangsung di kantor dinas setempat di Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kamis (4/4)

Penyerahan dana desa langsung di terima kades masing-masing yakni, Kecamatan Seunagan desa Kuta Sayeh, Seunagan Timur desa Uteun Pulo, Kuala desa Purwerejo, Tadu Raya desa Gapa garu, Kuala Pesisir desa Suak Puntong, Kec.Daru Makmur desa Gunung Cut, Tripa Makmur desa Lung Kubeu Jagat, Suka Makmue desa Macah, Beutong desa Keude Seumot dan Beutong Ateuh Banggala desa Babah Suak.

Pada kegiatan tersebut di hadiri unsur Muspida Bupati Kapolres dan Dandim, Kajari ketua PN Nagan Raya dan para SKPK dan tokoh masyarakat.

Bupati Nagan Raya HM.Jamin Idham meminta kepada seluruh aparat desa agar dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan tupoksi agar dana itu tidak digunakan sebagai kepentingan pribadi karena dapat berhadapan dengan hukum jika disalahgunakan nantinya.

Bupati  menambahkan, bahwa penggunaan dana desa itu harus transparan dan terbuka sehingga tidak menimbulkan Gejolak yang dapat menimbulkan konflik sehingga menghambat pembangunan di daerah itu.

kepala DPMP4 Drs Ujang Iskandar MM mengatakan untuk tahap pertama Dana Desa telah disalurkan namun untuk tahap berikutnya para aparatur desa harus memberikan laporan pertanggungjawaban agar dana berikutnya bisa cair namun bila dana itu tidak dicairkan berarti elpiji tidak dilaksanakan, karena ini baru keluar 20 persen belum 100 persen harus kita lihat penggunaan desa apakah di pergunakan sesuai sesuai infrastrukturnya atau tidak.

Agak Rancangan pembangunan gampong (RPG)  itu terlaksana maka harus membangun kerjasama dan apabila tidak ada LPJ maka anggaran berikut atau tahap berikutnya tidak akan bisa disalurkan karena tidak ada laporan pertanggungjawaban,”jelas Ujang. (Sukma/hR)