SURAT EDARAN PEMDA SIMEULUE DAN DILEMA NELAYAN KOMPRESOR

Sahrudin bersama rekan sesama nelayan, saat ditemui wartawan. (Dok, Foto : Ist).

SIMEULUE – haba RAKYAT.

Beredarnya surat kesepakatan Forkopimda, Muspika dan panglima laot dibubuhi tanda tangan dan setempel Intansi atau lembaga terkait, atas larangan terhadap nelayan kompresor, sesuai surat edaran Pemda Kabupaten Simeulue tentang diberlakukanya Peraturan terhadap nelayan kompresor yang ada di pesisir pantai Simeulue, nelayan merasa keberatan terhadap larang tersebut.

“Bagaimana untuk beraktifitas ke laut, untuk mencari nafkah keluarga kami semua, sudah sekian tahun mulai dari anak cucu atas nama pelaut /nelayan itu adalah satu- satunya yang bisa kami lakukan. Kami tau pekerjaan ini jelas tantangan hidup dan mati, tapi apa daya itu yang ada,” kata nelayan menyampaikan kepada wartawan.

Mereka menyatakan agar ada pertimbangan dari pihak Pemda, serta adanya solusi terkait larangan atas nama nelayan penyelam memakai alat kompresor dan juga sebagai pegangan untuk mempertahankan ekonomi nelayan, supaya kebutuhan sehari – sehari terpenuhi dan asap di dapur tetap ngepol. Kata Sahrudin (35 ), nelayan asal Desa Busung yang di aminkan oleh rekan – rekanya, Jumat (12/4).

Hal serupa juga dikatakan salah satu nelayan Kompresor di Simeulue barat yang tidak ingin disebutkan namanya, ketika menjual tripang laut dari hasil tangkapan kompresor bersama anaknya, kepada salah satu agen di sekitar kota Sinabang. Dirinya menegaskan bahwa pekerjaaan puluhan tahun yang digelutinya tersebut adalah sebagai pekerjaan untuk menopang ekonomi keluarga, hasil nelayan kompresor itu juga untuk menyekolahkan anak-anaknya dan semuanya dari hasil melaut.

“Alhamdulillah dari hasil laut kompresor untuk kebutuhan keluarga dan juga menyekolahkan anak sampai jenjang fakultas,” ujarnya.

Nelayan Kompresor mengharapkan pada Pemda setempat memberikan jalan solusi, misalnya setiap nelayan yang memakai alat tangkap kompresor yang dihentikan dan sebagai gantinya dari pekerjaan itu diberikan bantuan berupa kapal atau boot peralatan lengkap yakni jaring atau juga Bagan dan itu bisa menampung nelayan 10 s/d 15 orang.

Untuk langkah awal dilakukan pendataan nelayan kompresor secara falid, baik melalui panglima laot Kecamatan, Camat, Kepala Desa serta pemilik alat tangkap kompresor setempat yang sudah dapat dipastikan jumlah anggotanya.

Jika-pun dilakukan itu mungkin adalah solusi dan kami pun taat aturan, karna Pemda setempat memikirkan ekonomi masyarakat nelayan-nya yang ada di pulau ini,” harap mereka para nelayan Kompresor.

Adapun poin – poin kesepakatan tersebut berdasarkan data diperoleh wartawan melalui selebaran surat edaran yaitu :

Pasal 9 ayat (1) undang- undang no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang- undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan disebutkan” setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat pembantu yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kemudian penjelasan pasal 9 ayat (1) tersebut mengungkapkan alat penangkapan ikan dan atau mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di antaranya, jaring, trawl, pukat harimau, dan kompresor. Dengan demikian alat tangkap kompresor juga berdampak negatif terhadap kesehatan, bahkan dapat meninggal nelayan pengguna kompresor. Alat tangkap ikan kompresor tidak termasuk Alat Tangkap Ikan (API), berdasarkan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 71 / PERMEN- KP/ 2016, tentang jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Setelah dilakukan sosialisasi kesempatan ini dilanggar oleh nelayan, maka penegak hukum akan menindak tegas dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

Sementara hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berusaha menghubungi pihak-pihak di Dinas terkait Pemda Simeulue, untuk mendapatkan tanggapan. (Sumadi/hR).