DANA BANTUAN HUKUM TAK TERSENTUH AHIRNYA “DICORET”

Anggota DPRK Nagan Raya .Cut Man SE lakukan sidak ke kabag Hukum. (foto/hR/sukma).

Nagan Raya – haba RAKYAT.

Meskipun telah diatur dalam Qanun Kabupaten nomor: 7 tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, namun masyarakat miskin di Nagan Raya belum tersentuh bantuan hukum dari pemerintah kabupaten setempat, anggaran tersebut pernah di anggarkan pada APBK pada tahun 2018 sebesar Rp.25.000.000.

Namun anggaran tersebut tidak ada satupun masyarakat yang meminta bantuan itu sehingga anggaran itu di kembalikan ke kas daerah sedangkan tahung 2019 ini tidak ada sama sekali dan kita sudah ajukan kata kabag hukum M.Darwis SH.Rabu((15/5/19)

M.Darwis,menjelaskan, ada beberapa permasalahan sehingga qanun tersebut terkesan mandul. pertama belum adanya lembaga bantuan hukum yang terdaftar di Kemenkumham yang bisa dijadikan mitra untuk mendampingi kasus hukum masyarakat miskin.

Selanjutnya, tidak adanya anggaran yang memadai untuk kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Beruntung selamanya ini belum ada masyarakat miskin yang mengajukan permohonan untuk pelayanan bantuan hukum.kepada pemkab Nagan Raya pada umumnya

“kedepan Kami berharap tidak ada anggaran yang dicoret, karena ini sudah ada dasar hukumnya baik qanun maupun perbup. jangan ada coret (anggaran kegiatan) tanpa komunikasi karena setiap program yang tahu ya SKPK yang bersangkutan,” ungkap M. Darwis.

“Karena kalau ada masyarakat miskin yang mau meminta bantuan hukum maka kita berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan perintah perbup dan qanun yang ada,” tambah Kabag Hukum.

Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya, Cut Man, SE menyayangkan hal tersebut, menurutnya jika memang pemkab tidak siap dengan qanun tersebut maka lebih baik dihapus, agar tak jadi polemik di tengah tengah masyarakat.

“Ini dilema memang, masyarakat berfikir ada anggaran dan pelayanan saja yang tidak bagus, ternyata tak ada anggaran. minimal padahal harus ada anggaran 200an juta untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Nagan Raya .

Cut Man menegaskan,bahwa anggaran yang sudah di tetapkan oleh DPRK  maka segitulah anggaranya tidak ada pemangkasan bila ada pemangkasan maka kita akan meminta ketua DPRK membentuk pansus guna untuk mempertanyakan hal ini ke semua SKPK  yaitu tentang pemotongan anggaran yang sudah di sahkan ,” ungkap Cut Man. (Sukma/hR)

News Reporter
Don`t copy text!