Lima Fraksi DPRK Asel Menerima LPJ APBK 2018

Tapaktuan – haba RAKYAT.

Lima fraksi  DPRK Aceh Selatan,  yakni Fraksi Partai Aceh, Fraksi Demokrat, Fraksi PKPI, Fraksi API, dan Fraksi Mandiri menerima dan menyetujui rancangan qanun (Raqan) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2018.

Hal itu disampaikan oleh masing – masing pelapor kelima fraksi pada pendapat akhir saat penutupan rapat paripurna DPRK Aceh Selatan, Kamis (20/6/2019) sore.

Adapun pendapat akhir Fraksi Partai Aceh disampaikan oleh Mizar, pendapat akhir Fraksi Demokrat disampaikan oleh Iswandi IB, dan pendapat akhir Fraksi PKPI disampaikan Masridha ST.

Selanjutnya, pendapat akhir Fraksi API disampaikan oleh M. Nasir Gani SH, dan pendapat akhir Fraksi Mandiri disampaikan oleh Alja Yusnadi S.TP.

Penutupan rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Selatan, Teuku Zulhelmi didampingi Wakil Ketua I Teuku Bustami SE dan Wakil Ketua II Zamzami ST.

Sebelum lima fraksi menyampaikan pendapat akhir, terlebih dahulu Wakil Bupati Aceh Selatan Tgk Amran selaku mewakili bupati menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Anggota DPRK Aceh Selatan yang disampaikan oleh Zulfar Arifin S.Ag pada Rabu (19/6).

Dalam rapat paripurna sebelumnya, Zulfar Arifin menyampaikan beberapa hal antara lain pemanfaatan dan pengelolaan pengambilan batu gajah dalam wilayah Kab. Aceh Selatan belum sesuai harapan, pekerjaan pembangunan Water Boom di Desa Panjupian, dan bantuan biaya listrik untuk masyarakat miskin pengguna 2 ampere.

Wabup Tgk Amran diantaranya menyatakan, terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan pengambilan batu gajah dalam wilayah Kab. Aceh Selatan harus sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dipersyaratkan AMDAL apabila kapasitas produksi adalah 500.000 m3/tahun atau besarnya jumlah material yang dipindah/diambil dari lokasi tambang,” sebutnya.

Ia meneruskan, untuk kegiatan galian batuan dalam wilayah Kab. Aceh Selatan masih dalam tahap pemenuhan dokumen lingkungan berupa Dokumen UKL/UPL disebabkan kapasitas produksinya masih dibawah 500.000 m3/tahun.

Untuk dokumen lingkungan penggalian batu gajah yang wajib memiliki AMDAL, dalam pengesahannya harus dikaji oleh Tim Komisi AMDAL Kabupaten/Kota atau Provinsi melalui proses perencanaan sampai sidang akhir/persetujuan hingga diterbitkannya izin lingkungan.

“Dalam hal proses sidang AMDAL selalu mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak kegiatan dan harus memperoleh persetujuan masyarakat, apabila ada permasalahan dilapangan akan diselesaikan secara baik dan tuntas, dikoordinasikan dengan semua pihak terkait agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh Selatan secara menyeluruh,” papar Wabup Tgk Amran.

Pada bagian lain, Wabup Tgk Amran mengatakan, terkait pekerjaan pembangunan Water Boom di Desa Panjupian atas temuan bagian pekerjaan yang tidak dicat, pada saat dilakukan serah terima semua item pekerjaan dalam kontrak addedum telah dikerjakan 100 persen termasuk pekerjaan cat.

Namun saat ini memang ada beberapa bagian dari item pengerjaan cat yang berada di ruang terbuka dan didalam air/ kolam tersebut kelihatan sudah mulai memudar dan terkelupas.

“Hal ini disebabkan karena faktor iklim cuaca panas/hujan dan bangunan tersebut belum digunakan termasuk pekerjaan dibeberapa bagian pengelasan yang mulai berkarat. Ini akan segera kami antisipasi dengan perawatan rutin dan berkala,” ucapnya.

Selanjutnya terkait pemberian subsidi bantuan biaya listrik untuk masyarakat miskin pengguna 2 ampere menjadi perhatian serius Pemkab Aceh Selatan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, H Azwir S.Sos dan Tgk Amran.

“Saat ini kami sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk mendata jumlah masyarakat miskin pengguna listrik 2 ampere dalam wilayah Kab. Aceh Selatan yang dimulai dari Kapa Seusak Trumon Timur sampai dengan Pante Geulima Labuhanhaji Barat, serta akan dilakukan verifikasi kelayakan penerima manfaat subsidi bantuan biaya listrik,” tuturnya.

Mengingat luasnya wilayah pendataan dan kurangnya jumlah personil maka proses pendataan dan verifikasi masyarakat miskin pengguna listrik 2 ampere membutuhkan waktu dan keakuratan data jumlah penerima manfaat bantuan subsidi.

“Jika jawaban kami masih belum memuaskan, maka kita dapat melanjutkan diskusi diwaktu – waktu selanjutnya dan pada kesempatan yang lain karena semua ini demi kepentingan pembangunan Aceh Selatan,” pungkasnya. (Ran/hR)