Gelar Sosialisasi dan Edukasi Bantuan Pangan Non-Tunai

Bireuen – haba RAKYAT .

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kecil dan menengah, salah satunya adalah kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2018 di hotel jarwal Kabupaten Bireuen.

Iliyas , selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen berharap, Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi program BPNT akan berdampak dan tercipta suatu sinergitas antara tim kordinasi Bansos pangan tingkat Kabupaten, serta pendamping program BPNT se-Kabupaten Bireuen,sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Bireuen akan tertangani dengan cepat serta program tersebut menjadi program yang bermanfaat dan berperan besar dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bireuen

“Secara khusus saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Sosial BIREUEN yang sudah mendukung pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi ini. Ucapan terima kasih juga kepada, BNI lhoksemawe serta peserta Sosialisasi dan Edukasi yang telah bekerjasama dan hadir pada pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi BPNT ini,”katanya,senin (8/7/2019).

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala KPw BI Lhokseumawe, Dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Durma Jaya selaku Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran.tujuan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi program BPNT karena dinilai sangat strategis dan dapat meningkatkan pemahaman perangkat daerah, pengelola, agen, Bank penyalur, dan pendamping BPNT mengenai kebijakan dan mekanisme penyaluran BPNT. Juga ntuk mempersiapkan para pelaksana penyaluran BPNT serta meningkatkan optimalisasi program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kegiatan ini dapat juga memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program BPNT serta meningkatkan literasi keuangan perangkat daerah, pengelola, agen, Bank penyalur, dan pendamping BPNT,”tambahnya.

“Perkembangan teknologi seperti saat ini, diharapkan bisa lebih memberdayakan pengusaha kecil menengah dan produsen pangan di daerah yang mampu membuat proses penyaluran bantuan sosial pangan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat serta secara akuntabilitas lebih dapat dipertanggung- jawabkan,”tutupnya. (Heri/hR)