DPRK Aceh Singkil, Gelar Sidang Paripurna Pertanggungjawaban APBK TA 2019

Foto : Ist

Aceh Singkil – haba RAKYAT |

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil kembali menggelar sidang paripurna, yakni mendengarkan pandangan umum anggota dewan tersebut, tentang terhadap Rancangan Qanun Pertanggungg jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di gedung utama dewan setempat, Senin (31/8/2020) siang.

Dalam sidang paripurna tersebut Ahmad Fadhli, M.Ag salah satu anggota dewan menyampaikan dalam pandangan umumnya, mengatakan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, adalah Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut, disusun berdasarkan tolak ukur RKPK Aceh Singkil dan yang merupakan penjabaran dari RPJMK Aceb Singkil yang berisikan visi misi yang akan dicapai dalam waktu tertentu,” kata Ahmad Fadhli saat menyampaikan pandangan umumnya.

Beberapa poin yang akan saya pertegas terhadap raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

Untuk mengoptimalkan realisasi PAD yang telah ditargetkan dan untuk menggali sumber potensi PAD yang lain pada prinsipnya, masih banyak yang dapat dipungut berdasarkan regulasi yang ada, ungkap Fadhli seorang akademisi Aceh Singkil.

Tambahnya, untuk membuat program yang mengarah kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak fakir miskin, dan berprestasi sampai jenjang keperguruan tinggi.

Untuk melakukan pembangunan yang berpedoman kepada Raqan RPJMK dan qanun RTRW, sehingga pembangunan tidak terkesan berulang-ulang, sehingga pembangunan dapat adil dan merata.

Untuk meningkatkan pelayanan di segala sektor dalam lingkup Pemkab Aceh Singkil.

Selanjutnya, untuk memberdayakan Satpol PP WH dan menyediakan anggaran sekucupnya, agar penegakan Qanun dan Perbup Aceh Singkil serta Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan Kabupaten Aceh Singkil dapat terlaksana, tutupnya. (hR/RM)