GMBI Distrik Aceh Tenggara Demo Gedung DPRK, Ini Tuntutannya

Photo: Puluhan massa dari GMBI dan masyarakat saat menggelar aksi demo dihalaman gedung DPRK Agara. Kamis (17/9/photo/Dok/hR)

Kutacane, haba RAKYAT |

Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Aceh Tenggara Hasibullah. S.Kom usai melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRK Aceh Tenggara. Tanggal 17 Septembet 2020 mengatakan bahwa Virus Corona (Covid-19) telah membawa dampak besar dalam kehidupan manusia di seluruh dunia begitu juga di Kabaten Aceh Tenggara.

Virus Corona sangat berbahaya bagi kita semua. Maka sehubungan dengan hal ini. DPRK Agara akan melaksanakan pembahasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (P-APBK) Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan membawa daerah ini menjadi lebih baik kedepannya, ujarnya.

Permasalahan dan issu strategis saat ini adalah penanggulangan Covid-19, sebagaimana kita ketahui di seluruh dunia mengantisipasi tentang penyebaran virus ini, maka untuk itu dengan aksi hari ini kami ingin memastikan bahwa DPRK Aceh Tenggara telah mengakomodir penanganan Covid -19 dan dampaknya tertampung pada Perubahan APBK Aceh Tenggara 2020,” cetus Hasibullah.

Sebagai ketua GMBI dan juga koordinator aksi Hasibullah menyebutkan,“Kami dari GMBI Agara meminta dalam hal pembahasan P-APBK 2020 terbuka untuk umum serta memperioritas kan untuk pencegahan Covid-19 dan dampaknya.
Kami menduga dalam pembahasan P-APBK 2020 ada ruang sebagai akses masuknya dil-dil kepentingan, sehingga praktek KKN  rentan terjadi di karenakan proses pengesahan P.APBK 2020 ini seolah-olah di bahas dalam kelambu, akibatnya kecurigaan serta dugaan yang negatif timbul di tengah masyarakat,
ungkapnya.

Kami harap kepada pihak DPRK agar memverifikasi pengajuan P-APBK 2020 ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi serta perintah UU supaya dampak dari wabah pandemi Covid-19 ini terselesaikan di Agara sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lanjutnya.

Pembahasan P-APBK harus mengacu pada azas pengelolaan keuangan daerah peraturan mendagri nomor 13 tahun 2006 pasal (4) dan berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2020 maka turun surat keputusan bersama nomor 114/28B/Si/2020 dan No 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran dan Belanja 2020 beserta Permendagri No 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan virus corona tertuang dalam pasal (4) beserta Intruksi mendagri nomor 01 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran covid19” sebut Hasibullah.

Adapun tuntutan kami Sbb:
1. Kami minta dokumen rancangan qanun P-APBK 2020, Rancangan Qanun APBK 2021 dan salinan hasil pansus DPRK terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019.
2. Kami minta anggota masyarakat yang terkena dampak covid 19 mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemkab sebesar 1.500.000 / bulan yang akan dimasukan ke P.APBK 2020.
3.Kami minta program insentif terhadap setiap para Medis di Aceh Tenggara senilai 10.000.000/bulan untuk di masukan ke P-APBK 2020.
4. Kami minta alat-alat pencegahan dan penanganan covid 19 di pastikan akan masuk ke P-APBK 2020 untuk dibagikan ke masyarakat umum dan di berikan ke RSUD Sahudin Kutacane. 5. Kami minta DPRK Agara dalam waktu singkat harus membentuk Rancangan qanun Tentang Proteksi Daerah Aceh Tenggara di perbatasan dan Tatanan Kehidupan New Normal.

Hasibullah juga menegaskan apabila tuntutan tersebut tidak di indahkan oleh Anggota DPRK Aceh Tenggara maka:
Kami meminta semua anggota DPRK Aceh Tenggara periode 2019-2024 agar mundur dari jabatannya. Dan yang ke dua.
kami akan melakukan mobilisasi massa secara besar-besaran dalam waktu sesingkat-singkatnya guna melakukan tekanan yang lebih keras lagi terhadap Anggota DPRK Aceh Tenggara periode 2019-2020
tutup ko’ordinator aksi. (hR/z)

Don`t copy text!