Tekan Penyebaran Covid, Kapolres : Abaikan Aturan, Izin Pengusaha Dicabut

Kapolres Aceh Tengah AKBP Mahmun Hari Sandi Sinurat,S.IK sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid -19) Aceh Tengah. (Foto/hR/R).

Aceh Tengah, haba RAKYAT |

Kapolres Aceh Tengah Akbp Mahmun Hari Sandi Sinurat,S.IK, selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diesease (Covid -19) Aceh Tengah, mengungkapkan apa yang menjadi kekhawatiran dan dugaanya selama ini, benar benar telah terjadi.

Posisi terakhir terkait Covid -19 di Kabupaten Aceh tengah, diketahui terus mengalami peningkatan. Apa lagi ada dua pejabat di dinas terkait pemerintahan setempat, juga sudah dinyatakan positif terjangkit. Dua kantor instansi ini akhirnya harus ditutup selama 3 hari, pegawai dinas pun bekerja dari rumah.

Baca Berita Terkait...

Meski Kapolres telah melakukan upaya evaluasi terhadap tim gugus tugas, namun setelah berjalan selama 3 minggu, proses ini masih dibutuhkan adanya penyesuaian dari lintas sektor tim gugus. Menanggapi fakta ini, Kapolres di ruang kerjanya kepada wartawan menyampaikan rasa keprihatinanya.

“Saya sebagai salah satu wakil ketua di gugus tugas, melihat fakta ini tentu terutama sekali merasa prihatin, dengan peningkatan yang terpapar Covid. Oleh Sebab itu kita di gugus tugas wajib lebih meningkatkan optimalisasi di masing masing bidang dalam satuan tugas gugus,” tegas Kapolres, Senin 28 September 2020.

Kebijakan Bupati menutup sementara sejumlah kantor dinas pemerintahan dalam mengantisipasi dampak, dinilai Sandi sebagai langkah tepat menanggulangi penyebaran Covid. Sementara untuk penegakan disiplin, Polres Aceh Tengah bersama tim gabungan gugus tugas melaksanakan Operasi Yustisi.

“Langkah yang kita ambil dalam rangka menegakan disiplin untuk mengendalikan Covid dengan melakukan Operasi Yustisi, ini tidak bisa berhenti dan wajib harus dilakukan. Dan saya sangat berterimasih, karena banyak juga dari masyarakat yang mengapresiasi terhadap apa yang telah kita lakukan ini.

Tetapi perlu juga tanggung jawab yang sama (Dalam tim gugus, Red-), karena tadi saat kami operasi dari Kepolisian 15 dan dari Pol PP nya hanya 7 orang. Seharusnya Satpol PP harus lebih banyak, agar kerjanya bisa lebih maksimal,” ungkap Kapolres.

Ditegaskanya kewenangan aparat hukum dari pihak kepolisian sejauh ini bertugas sebagai back up, sementara untuk kapasitas penuh penindakan adanya di Pol PP. Sandi Sinurat berharap agar operasi Yustisi berjalan lebih maksimal, diminta kepada personil Pol PP untuk mengerahkan kekuatan pasukan lebih besar, dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Perbup Bupati Nomor 25 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 51 Tahun 2020.

Sementara personil telibat penegakan disiplin Yustisi ini, sebagai leading sektornya adalah Satpol PP, sejumlah unsur lainya terlibat selain Polri, juga ada peran serta dari Kodim 0106 Aceh Tengah dan dinas terkait dari Pemkab setempat.

Tetapi ditegaskan Kapolres, operasi belum berjalan maksimal tanpa peran berbagai pihak, khususnya masyarakat. Apalagi dalam pemantauanya masih ditemukan di tempat tempat keramaian, seperti pasar dan fasilitas umum serta pemerintahan, disiplin Prokes belum optimal.

Sehingga pejabat ke 30 Kapolres Aceh Tengah ini pun mengambil sikap tegas, dengan mengintruksikan kepada Kasat Binmas agar pelaksanaan operasi Yustisi, menyasar lebih tepat lagi dengan memasuki perkantoran dalam pemerintahan.

“Melalui Kasat Binmas sebaga Komado di lapangan, meminta agar sasaran lebih ditingkatkan dengan menyasar kantor kantor pemerintahan. Karena kita mau menerapkan protokol kesehatan di masyarakat dan di luar pemerintah harus tertib juga, kalau perlu di razia kedisiplinan pegawainya,” papar Kapolres.

Sebelum intruksi itu diperintahkanya, Kapolres menyebut terlebih dahulu telah menegakan disiplin di Mapolres. Penegakan disiplin Prokes terhadap jajaranya telah ditingkatkan sejak masih berada di lapangan, hingga menuju ke kantor.

Baca Juga Berita...

Bahkan agar lebih disiplin, Polres Aceh Tengah melaksanakan razia disiplin Prokes ke personil, dengan melakukan razia rutin di berbagai tempat melalui Propam Polres.

“Polisi yang tidak disiplin di luar juga kita lakukan tindakan tegas, kita memberi contoh kepada masyarakat. Gak mungkin kita ajak masyarakat disiplin, sementara kita enggak.

Ini yang perlu dilakukan untuk kita, saya berharap di bidang bidang ini agar lebih intens lagi. Serperti di pasar pasar, ada bidang menangani masalah pasar.

Kalau memang tidak mengindahkan kita berikan sanksi, kalau perlu cabut izin usahanya,” tegas beliau.

Sandi juga menambahkan sejak Senin tanggal 28 September 2020, telah diperintahakan kepada tim gabungan operasi Yustisi, merazia pasar dan sarana pusat perbelanjaan. Karena pemilik tempat usaha juga bertangungjawab membantu pemerintah dalam menegakan disiplin Prokes, jika diabaikan maka sanksi pencabutan izin usaha tak segan dilakukan.

“Boleh jualan, tapi patuhilah protokol kesehatan. Kalau pembelinya tidak pakai masker, sarankan terlebih dahulu menggunakan masker, jadi semua lini juga bisa selalu ingat. Nah, hal hal ini yang belum kita temukan di masyarakat. Sehingga menyebabkan saya harus mengevaluasi tim gugus tugas, agar lebih komprehensif,” ungkapnya.

Untuk tindakan preventif lainya cegah klaster baru kasus Covid, pihak Polres Aceh Tengah menurut Kapolres, secara hunting telah melakukan penindakan hukum bagi pelanggar Prokes yang diberikan sanksi hukuman sesuai Pergub Aceh, berupa sanksi sosial dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyapu halaman, phus up dan surat peringatan dan diperintahkan untuk membeli masker.

Tindakan ini sudah berlangsung dari jauh hari, sebelum giat seremonial pemerintah dilaksanakan atas perintah lisan Kapolda Aceh pada tanggal 21 September 2020 lalu melalui vidcon, agar membentuk Tim Peu Crok (Covid -19 Hunter), untuk menindak pelanggar protokol kesehatan.

Dikatakanya semua hal telah dilakukan selama ini, merupakan sebuah tantangan baginya meningkatkan kinerja tim gugus agar lebih baik.

Namun dibalik dilema ini, ada kabar gembira disampaikan Kapolres, bahwa skema penanggulangan Covid -19 akan lebih terarah pada masa yang akan datang.

Sebab ketua gugus tugas melalui dinas terkait sedang membangun Lab, untuk pengujian Swab mandiri di RSU Datu Beru. Diterangkanya Lab ini sudah akan beroperasi dalam waktu dekat, sebagai jawaban terhadap berbagai kendala dihadapi.

Akbp Mahmun Hari Sandi Sinurat dalam kesempatan tersebut, melalui media ini berpesan kepada masyarakat sebagai himbauan.

“Aktifitas ekonomi wajib jalan, tapi protokol kesehatan wajib dipatuhi. Itu saja.. Karena ekonomi tidak bisa berhenti, ini harus berputar. Tapi kesehatan kita wajib kita jaga, harus dipatuhi. Situasi sekarang ini tidak seperti dulu, situasi saat ini adalah pandemi yang tidak bisa kendalikan. Adabtasi kebiasaan baru dengan Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan Menjaga jarak, wajib kita patuhi,” tutup Kapolres. (R)

Don`t copy text!