Sengketa Tanah Tuai Korban, Tokoh Agama dan Adat Aceh Tengah Desak Pemprov Aceh Bertindak

Kadis Pertanahan Aceh Tengah Sarwa Jailani saat memberikan keterangan kepada awak media, tepat di depan rumah milik warga yang dibakar massa usai terjadinya keributan antar warga, terkait sengketa kepemilikan tanah di atas lahan milik Provinsi Aceh yang berada di kawasan Kampung Kung kecamatan Pegasing. (Dok Foto/hR/R)

Aceh Tengah, haba RAKYAT |

Ulama dan Tokoh Adat Gayo, Kadis Pertanahan serta Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Inf Teddi Sofyan, bersama AKBP Mahmun Hari Sandi Sinurat,S.IK selaku Kapolres meninjau lokasi 2 unit rumah di lokasi lahan sengketa tanah kawasan Kampung Kung Kecamatan Pegasing yang diduga sengaja dibakar massa, pasca terjadinya cekcok antar warga dan masyarakat setempat akibat perebutkan status kepemilikan tanah yang terjadi Rabu petang 21/10/2020. Baca Berita Terkait..Terkait Sengketa Tanah Kapolres Terima Audiensi Perwakilan Masyarakat Desa Kung

Insiden ini menjadi perhatian khususnya Kepolisian dan Pemerintahan serta segenap elemen di Kabupaten Aceh Tengah, pasalnya saat keributan terjadi menurut keterangan diperoleh media menyebabkan seorang wanita masyarakat Kampung Kung, alami luka robek di kepala dan suaminya mengalami lembam pada bagian tubuh, akibat dipukuli oleh salah seorang warga dari kampung yang sama.

Warga sebagai terduga pelaku pemukulan terhadap masyarakat setempat, bersama keluarganya kemudian diamankan ke Polsek Pegasing. Namun kejadian ini berbuntut panjang yang berujung pembakaran rumah terduga pelaku pemukulan, diduga dilakukan massa dari masyarakat setempat yang marah mengetahui kejadian tersebut.

Satu unit rumah permanen dan satu unit rumah semi permanen nyaris ludes dimakan api, sementara 3 unit sepeda motor berada di dalam rumah milik pelaku pemukulan hangus terbakar. Dikabarkan saat armada pemadam kebakaran datang berupaya untuk memadamkan api dikala itu, harus mundur akibat dihalau massa.

AKBP. Sandi Sinurat melalui jajaranya kemudian di hari sama, mencoba melakukan pengamanan dan penyelidikan lebih lanjut, terhadap insiden terjadi atas lahan Hak Pakai Nomor 1 sesuai surat diterbitkan Pemerintah Aceh yang telah timbulkan konflik ini.

Dalam kunjungan Kapolres bersama Dandim dan Tokoh Agama serta Adat, Kamis 22/10, Sandi Sinurat kepada media menyatakan akan menindak secara hukum atas kasus ini dan dirinya menyatakan butuh dukungan semua pihak.

“Persoalan hukum yang terjadi ini, kami Polres Aceh Tengah akan menindak tegas siapa siapa yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Apa yang kita lakukan benar sesuai hukum dan butuh dukungan semua pihak, walau ada pihak dari masyarakat setempat yang tidak resisten, itu hal biasa. Kita juga tidak ingin berbenturan dengan masyarakat, bagi masyarakat yang bukan pelaku dukung Polisi supaya hukum bisa ditegakan di sini,” tegasnya.

Sandi menambahkan sumber masalah terjadi adalah konflik tanah, lokasi pembakaran rumah dan cekcok terjadi diatas tanah hak pakai nomor 1 tahun 1982. Tanah ini dikuasai oleh Pemeritah Provinsi Aceh, namun oleh pemerintah provinsi selaku penguasa tidak menguasai dan mengelolanya.

Sehingga akhirnya semua pihak masuk dan mengklaim sebagai pemilik sejak puluhan tahun lalu, untuk mencari keuntungan diatas tanah tersebut. Untuk itu Kapolres bersama Forkopimda meminta Pemerintah Provinsi Aceh bertindak tegas, agar konflik berkepanjangan ini segera berakhir.

“Saya selaku Kapolres Aceh Tengah bersama Dandim, sudah melakukan berbagai langkah agar hal seperti ini tidak terjadi. Selain kejadian ini sebelumnya juga sudah ada kejadian pengrusakan tanaman dan sebagainya.

Sehingga ini adalah persoalan yang itu itu saja, kami Polres Aceh Tengah bersama Forkopimda meminta supaya ini menjadi perhatian serius, agar tidak terjadi lagi kejadian serupa seperti ini. Sumber masalah adalah kepemilikan tanah ini, kalau memang ini milik Pemerintah Provinsi Aceh, saya minta ini dikuasai dan dikelola dengan baik,” ujarnya.

Dirinya menambahkan jika memang Pemerintah Aceh berkenan menyerahkan ke kabupaten, pihaknya mendorong itu supaya bisa dikelola masyarakat dengan baik.

Salah seorang Ulama pengurus MPU Aceh Tengah, Tgk. Amri di kesempatan sama menyatakan turut mendesak Pemerintah Provinsi Aceh, agar segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.

“Kami dari MPU juga mendesak Pemerintah Aceh, agar tidak berlama lama selesaikan masalah ini. Jangan tunggu korban lainya berjatuhan. Karena penganiayaan salah seorang warga dan berujung pembakaran rumah, telah menyedihkan masyarakat Gayo,” ungkapnya.

Tgk. Amri menjelaskan kejadian ini seolah olah menjadikan masyarakat Aceh Tengah, seakan tidak beradat dan beragama. Padahal kekisruhan terjadi akibat adanya pembiaran yang dilakukan pemilik tanah, yaitu Pemerintah Provinsi.

Senada dengan pernyataan Tgk Amri, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Banta Tjut Apala juga turut merasa sedih. Dirinya meminta ketegasan Pemerintah Aceh dan memohon penyelesaian.

“Tolong Pemerintah Aceh segera selesaikan, berikan kedamaian kepada masyarakat dan jangan biarkan berlarut. Kami turut mendesak, karena ini seolah dijemur tanpa matahari dan digantung tanpa tali karena belum ada penyelesaian,” ucapnya.

Karena menurutnya siapapun yang berminat terhadap kepemilikan tanah tersebut, saat ini seolah olah selaku penguasa. Sehingga pihaknya meminta secara adat kepada pemerintah, agar tidak terjadi lagi kisruh dalam masyarakat.

Kadis Pertanahan Aceh Tengah Sarwa Jailani ditempat sama, ketika dikonfirmasi awak media menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menyurati Gubernur Aceh untuk segera melimpahkan atau menyerahkan tanah sebagai aset milik pemerintah provinsi ke Kabupaten Aceh Tengah.

“Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah menyurati Gubernur Aceh, untuk segera melimpahkan aset ini ke kabupaten Aceh Tengah. Bukan hanya sekali, sudah berulangkali menyurati gubernur untuk segera mengalihkan aset itu, dinas Pertanahan Aceh Tengah juga telah melayangkan surat ke DPRA,” terangnya dan menambahkan kewenangan pembahasan untuk aset milik provinsi adanya di DPRA, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban. (R)

Don`t copy text!