Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Foto : Focus Grup Discussion (FGD) dilaksanakan di Kyriad Hotel Banda Aceh, Selasa, (3/11/2020). (hR/Zubaidah)

Banda Aceh – haba RAKYAT |

Focus Grup Discussion (FGD) dilaksanakan di Kyriad Hotel 3 Nopember 2020, dihadiri oleh 30 peserta berasal dari para penggerak dan pelaku UKM, Organisasi Pengusaha, Organisasi Pemuda dan unsur Dinas (Disnakermobduk, Diskop UKM/Plut, BPMG) serta unsur Perguruan Tinggi.

Koordinator acara yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana acara, Zubadiah Azwan, S.E. M.M menyampaikan bahwa pandemi covid-19 tak hanya terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya.

Penanganan di sektor ekonomi ini kurang tersosialisasi ke berbagai pihak, sehingga seolah Covid ini hanya berhubungan dengan kesehatan saja. Untuk itu FGD ini diselenggarakan untuk mendapatkan input khususnya terkait program yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

FGD menghadirkan pembicara LO Satgas Penenganan Covid-19 BNPB untuk Aceh, Mayjen TNI (Purn) A. Hafilfuddin, Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Aceh Ir. Mohd. Tanwier, M.M dan wakil Ketua Kadin M. Ramli, S.E.

Mayjen TNI (Purn) A. Hafilfuddin menyampaikan bahwa “Aceh termasuk dalam 11 provinsi prioritas penanganan Covid-19, kita berharap Aceh segera bisa lepas dari status tersebut. Artinya perlu kerja keras dan sinergi seluruh stakeholder di Aceh untuk kerja penanganan Covid ini“.

Lebih lanjut mantan Pangdam Iskandar Muda ini menjelaskan bahwa, Pemerintah Pusat telah memberikan arahan diantaranya seimbangkan antara rem dan gas dalam takaran yang tepat.

Bahwa Satgas di daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota terus diingatkan untuk betul-betul serius dan bekerja keras. Pembagian masker; selama belum ada vaksin, masker menjadi solusi utama. Pemulihan ekonomi berupa percepatan bantuan social.

Penanganan Covid juga dilakukan dengan pendekatan 5S1T yaitu, “Strategi mengedepankan preventif promotif untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan“.

Struktur kolaborasi pusat dan daerah dengan pendekatan Kolaborasi Pentahelix berbasis komunitas. Sistem manajemen penanganan berbasis gotong royong. Skill kepakaran: Kesehatan masyarakat Epidemiologi Medis Teknologi alkes Ekonomi Hukum Sosial Budaya.

Speed Disiplin Patuh Militan Rantai Komando dari pusat hingga tingkat RT/RW, sebagai kunci kecepatan penanganan untuk perobahan perilaku. Dengan target yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat menjadi sehat, dan yang sakit diobati sampai sembuh.

Ramli, S.E dari Kadin Aceh selaku pemateri kedua mengakui bahwa luar biasa dampak Covid-19. Dirinya sebagai distributor barang-barang unilever merasa betul kondisi yang menyedihkan ini.

Demikian juga ketika barang-barang tidak bisa masuk ke Aceh. Kebutuhan gula di Aceh 4.000 Ton, diawal covid-19, gula dari Sumatera Utara tidak boleh masuk ke Aceh, harga di Aceh melonjak naik tajam.

Begitu juga kebutuhan telur mencapai 1 juta lebih sehari di Aceh. Minyak makan juga tidak jauh beda. Makanya untuk ini pemerintah harus peduli dengan kendala-kendala yang dihadapi pengusaha di Aceh.

Ada bantuan kepada supir, di Aceh mencapai 15.000 lebih yang bergerak di bidang transportasi/supir, tapi yang mendapat bantuan hanya beberapa orang saja

Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Aceh Ir. Mohd. Tanwier, M.M  menyampaikan bahwa di Tahun Anggaran 2020, anggaran lebih banyak digunakan untuk penanganan Covid secara medis, tapi sangat kurang pada penguatan ekonomi.

Tapi ada peluang di tingkat Gampong yaitu, penguatan perekonomian berbasis Gampong yang di plotkan melalui APBN.

Tanwier menjelaskan, bahwa pada saat mulainya terjadi Covid-19 dari awal sampai sekarang, masalahnya sama yaitu “Koordinasi”, walaupun simple terlihat tapi “Koordinasi” ini dalam pelaksanaannya susah minta ampun.

Teman-teman PNPB lebih concern dalam melakukan pendataan total kasus, namun kurang focus pada kondisi ekonomi yang flaktuatif bahkan yang ekspor yang saat ini harganya terjun bebas adalah kopi dari Takengon.

Begitu juga dengan teman-teman UKM dan IKM yang ada di Aceh, sudah sering dilakukan diskusi, yang menjadi permasalahan utama adalah Keberadaan UKM dan IKM, meskipun kredibilitas pelaku UKM dan IKM ini luar biasa tetapi alat yang mereka gunakan khususnya di Aceh masih sangat terbatas.

Dinas perindustrian tidak menjangkau Kabupaten/Kota pemanfaatan dananya apakah masih dianggarkan untuk pembagian masker, sosialisasi masker tapi sangat kurang terhadap upaya perbaikan ekonomi.

Kedepan 2021 yang perlu dibangun adalah Penguatan perekonomian kampung, dengan menggunakan dana kampung, akan tetapi Kembali lagi dana ini, apakah dapat digunakan untuk perbaikan ekonomi akibat Covid-19.

Seperti Pemerintah DKI membantu Ibu-ibu PKK, ini merupakan ide menarik, dan terpikir bagaimana kalau di Aceh dibuat kampung ayam, kampung lele, kalau ini terbentuk maka akan sangat membantu.

Daudy Sukma, Owner Minyeuk Pret juga mengakui, bulan April penurunan penjualan Minyeuk Pret sampai 64%, “Alhamdulillah” masih bisa tetap menjalankan usaha dengan mempertahankan pegawai Minyeuk Pret yang berjumlah 23 orang.

Dr. Iskandar Madjid, penggerak dan Pembina UMKM percaya bahwa IKM ini adalah Pejuang, kondisi seperti ini pun yang menggerakkan ekonomi Negara juga IKM. Kasih kesempatan kepada pengusaha-pengusaha Aceh untuk mengambil peran. (Ida/hR)

Don`t copy text!