Malam Resepsi Menuai Kontroversi

Kabag Humas Aceh Tengah Salman Nuri, S.STP M.Ec. (Foto/hR/Erwin).

Aceh Tengah – haba RAKYAT .

Malam Resepsi HUT RI ke- 74 Tahun di Kabupaten Aceh Tengah telah berlalu, namun malam tersebut masih meninggalkan kesan mengecewakan bagi sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Aceh Tengah.

Sebagai malam penutupan rangkaian HUT RI, usai gelar upacara penurunan Sangsaka Merah Putih dalam memperingati hari kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945, sejumlah wartawan kebingungan terkait kebijakan Pemda Aceh Tengah yang direkomendasikan oleh Humas.

Bagaimana tidak, pada saat malam resepsi yang berlangsung, Sabtu malam (17/08/2019), selain dijadikan sebagai malam penuh apresiasi kepada ASN di Aceh Tengah atas segala prestasi di dinas terkait, malam itu juga dijadikan sebagai malam anugerah dari Pemda Aceh Tengah terhadap kontribusi mitra strategis pemerintah dalam andil membangun daerah, yaitu insan pers.

Dikutip dari narasi yang diucapkan oleh presenter acara, sebelum pemanggilan nama-nama insan pers yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah tersebut. Penghargaan ditujukan kepada insan pers yang aktif dan telah mendedikasikan kinerja dengan tetap menjunjung kode etik jurnalistik dalam fungsi tugasnya, sehingga Kabupaten Aceh Tengah menjadi terkenal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sayangnya apresiasi dengan penyerahan sertifikat piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tengah Drs. Shabela Abubakar kepada wartawan dari berbagai media yang terpilih, dinilai kontroversi dan tidak tepat sasaran oleh sejumlah wartawan lainya yang hadir pada malam tersebut.

Hal ini disebabkan kebijakan penilaian untuk apresiasi kepada wartawan yang terpilih karena berdedikasi dan aktif, tanpa melalui seleksi sistem penilaian dari tim penilai di Humas Pemda Aceh Tengah. Pemberian penghargaan juga tanpa adanya ‘Kategori Penilaian’. Penilaian hanya diserahkan kepada forum atau lembaga tempat wartawan bernaung sebagai wadah organisasinya.

Sehingga ada oknum wartawan yang dinilai oleh sesama rekan seprofesi, tidak terlalu aktif eksistensi dan kinerjanya di Kabupaten tertua di wilayah tengah ini, turut mendapatkan anugerah penghargaan tersebut.

Alhasil atas kebijakan itu, mau tidak mau dengan serta merta harus diterima oleh wartawan lainya yang tidak terpanggil namanya dan harus menelan pahitnya kekecewaan karena kebijakan tersebut. Untuk mengetahui persoalan pasti terkait hal ini, wartawan haba RAKYAT bersama sejumlah wartawan dari media lainya, mencoba konfirmasi Kabag Humas Aceh Tengah Salman Nuri, S.STP M.Ec. di ruang kerjanya, Senin (19/08).

Dalam keteranganya, Kabag Humas membenarkan bahwa Pemda tidak menurunkan tim khusus untuk mendata dalam memberikan penilaian, ia menyebutkan bahwa semua sudah diserahkan kepada lembaga atau organisasi yang telah terdata di Humas.

Begini, kita minta tanggapan dari mereka untuk tahun ini ada bentuk apresiasi jurnalis seluruh Aceh Tengah. Jadi karena di kita ini yang di akomodir ada beberapa wadah yang kita tahu, kita kembalikan ke mereka, apakah mereka bermusyawarah itu tidak tahu,” ungkap Salman menerangkan.

Menurut Salman dari beberapa wadah tersebut telah ditentukan berapa jumlah wartawan yang akan diusulkan. Kabag Humas itu juga menekankan siapapun yang diusulkan, silahkan karena itu untuk sama-sama.

Ooh terkait nanti yang menerima adalah ini.. ini.. ini, ya silahkan, itu kan untuk sama-sama. Mau dipakai sendiri silahkan, pokoknya kebijakan diri masing-masing lah,” kata Salman tanpa merinci apa yang dimaksudnya dengan kata ‘Dipakai Sendiri’.

Saat dikonfirmasi ia menegaskan tidak ada kategori standar khusus dalam penilaian, menurutnya pemberian penghargaan itu bukan sebagai hadiah kejuaraan. Salman juga mengatakan penghargaan tidak diberikan kepada wartawan diluar kelembagaan atau organisasi wartawan. Penghargaan diberikan kepada wartawan yang selama ini telah turut membangun daerah, sebagai bentuk perhatian dari pemerintah.

Selanjutnya Salman mengungkap harapan adanya evaluasi terus menerus dari masing-masing organisasi atau lembaga wartawan, apabila dinilai tidak produktif agar dikeluarkan.

Sementara saat wartawan dari beberapa media yang hadir saat itu, ingin meminta ketegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, melalui Humas agar memiliki tim khusus ketika akan memberikan penilaian kepada wartawan, untuk terhindar indikasi adanya pengkondisian oleh pihak-pihak tertentu saat memberikan penghargaan.

Dan pemerintah daerah juga diminta berlakukan kategori pemilihan lebih selektif saat memberikan penilaian, agar tidak salah kebijakan yang dapat merugikan eksistensi wartawan.

Karena bentuk dari penghargaan tersebut secara tidak langsung telah menjadi simbol lisensi, sebagai pengakuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat di daerahnya, terhadap keberadaan wartawan yang telah menerima penghargaan.

Sebagian pelaku media massa penyampai informasi di Aceh tengah ini, saat itu tidak sempat mengutarakan permintaan tersebut, karena ditinggalkan Kabag Humas Aceh Tengah Salman Nuri yang keluar dari ruangan Kabag Humas, dengan alasan dampingi Bupati hadiri acara. (Erwin/hR)

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Don`t copy text!